Peran Negara Bergeser, Saatnya Ajak Masyarakat Terlibat
Jakarta, Kemendikbud --- Dunia berubah. Jika dulu pemerintah bertindak sebagai pemberi solusi bagi masyarakat, kini peran tersebut telah bergeser. Masyarakat dengan berbagai potensi diri dan keterdidikannya, perlu diberikan ruang untuk ikut terlibat hingga ikut membereskan dan mengelola kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
“Dulu pemerintah sebagai solution provider. Kenapa? Karena dulu masyarakatnya banyak yang belum terdidik, secara ekonomi juga belum cukup mampu. Karena itulah yang bekerja harus negara. Namun kini pemerintah harus mengajak lingkungan lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan saat berkunjung ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (24/1/2015).
Mendikbud mencontohkan, dulu, saat pemerintah memiliki sebuah program, maka tugas itu hanya dikerjakan oleh sejumlah orang. Mereka berkeliling Indonesia untuk memeroleh data yang dibutuhkan terkait program tersebut. Sementara saat ini, cara seperti itu dapat diubah dengan mengajak semua orang untuk memasukkan data yang dibutuhkan. Pemerintah cukup menyiapkan platform-nya dan menilai informasi atau data yang diberikan masyarakat.
“Ini mirip dengan Wikipedia. Penulisnya bukan sekelompok orang terpilih, tetapi semua orang bisa mengisi informasi di platform tersebut. Namun, tetap pemerintah yang mengelola data yang diberikan itu,” lanjutnya.
Ajakan Mendikbud untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas pendidikan dan kebudayaan berdasar pada fakta bahwa urusan pendidikan dan kebudayaan adalah tanggung jawab bersama. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini, katanya, juga sudah banyak yang terdidik, sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi bagi bangsa ini untuk berkembang lebih maju.
Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud juga mengingatkan tentang tantangan bangsa saat ini, yaitu integritas. Lingkungan pertama yang mengajarkan karakter ini seharusnya adalah keluarga dan sekolah. Jika di rumah tidak dijadikan sebagai tempat yang berintegritas, jangan harap anak yang dititipkan di sekolah bisa berintegritas.
“Kalau sekolah tidak menjadi zona bebas korupsi, maka di zona yang lebih luas dia tidak memiliki jiwa integritas. Oleh karena itu, mari kita ubah. Kita harus bangun Indonesia sebagai negeri yang berintegritas,” ajak Mendikbud.
Membangun integritas ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, modal utama menjadi negara yang maju adalah memiliki karakter integritas pada setiap diri masyarakatnya. “Saya berharap, jaminan mutu yang ingin kita dorong adalah jaminan integritas karena kita lemah di sini. Padahal bangsa kita adalah bangsa yang tangguh, pekerja keras,” katanya. (Ratih Anbarini/sumber: portal kemdikbud/pengunggah: Erika Hutapea)